Sempurna! UMP DKI Naik 3, 27% Jadi Rp4, 4 Juta

MASA pandemi covid-19 turut berdampak pada sektor ekonomi semesta dunia, termasuk mayoritas usaha pada Jakarta. Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris buat UMP Tahun 2021. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan pada Sabtu (31/10).

“Bagi kegiatan usaha yang terdampak covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Namun, kegiatan yang tidak terdampak covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus dalam PP No. 78 Tahun 2015, ” ungkapnya.

Penetapan ini telah bahasa dengan semangat yang ada di dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK. 04/X/2020 untuk mengabulkan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 untuk perusahaan yang terdampak dengan pandemi covid-19.

Seperti diketahui, pandemi covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi sah pekerja / buruh, termasuk dalam membayar upah. Maka, dalam rencana memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja / buruh, mengikuti menjaga kelangsungan usaha, perlu dikerjakan penyesuaian terhadap penetapan UMP di dalam situasi pemulihan ekonomi di era pandemi.

Akan tetapi, masih terdapat sektor usaha yang tidak terlalu terdampak bahkan masih dapat terus lahir positif pada masa pandemi tersebut. Sektor-sektor usaha tersebutlah yang diharapkan dapat menjaga daya beli pekerja/buruh yang akan mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI Jakarta.

Baca serupa:   Empat Hari Libur Panjang, 655 Ribu Kendaraan Keluar Jakarta

Oleh karena hal-hal tersebut pada atas, serta mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3, 27 %, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Bagian 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tarikh 2021 sebesar Rp 4. 416. 186, 548. Jumlah ini terbang dari UMP 2020 sebesar Rp 4. 276. 349.

Sementara, bagi kongsi yang terdampak covid-19, dapat menggunakan besaran nilai yang sama secara UMP 2020 dengan mengajukan tuntutan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Besarnya kenaikan upah setiap tahunnya seringkali dianggap menjadi satu-satunya faktor penambahan kesejahteran pekerja/buruh. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk membina alternatif-alternatif lain selain kenaikan imbalan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh di DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya pekerja/buruh dalam rangka menyusun program-program peningkatan kesejahteraan. Salah satu hasilnya adalah program Kartu Pekerja Jakarta. Kartu Pekerja Jakarta merupakan rencana kebijakan Pemprov DKI Jakarta pada rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh secara meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja/buruh.

Mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan diantaranya, gratis naik bus Transjakarta di 13 Koridor, keanggotaan Jakgrosir yakni dapat berbelanja produk hajat sehari-hari dengan harga yang murah di Jakgrosir, penyediaan pangan secara harga murah dengan harga dengan telah disubsidi, dan fasilitas KJP Plus serta kuota jalur isbat bagi anak pekerja. (OL-7)