Reformasi Birokrasi Dalam Perampingan Lembaga

“HANYA kapal yang ramping saja yang bisa bergerak cepat dan menyalip kapal-kapal lainnya dengan bergerak lambat karena terlalu banyak muatan, ” ujar Presiden Joko Widodo yang dikutip banyak jalan massa. Pernyataan menarik ini disampaikan Presiden sebagai justifikasi perampingan institusi yang dirasa membebani anggaran serta tidak efisien.  

Kondisi pandemi dengan menyebabkan perlunya tambahan alokasi anggaran dan upaya melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dijadikan sebagai kanal masuk pemerintah untuk mengevaluasi serta menilai kinerja lembaga negara. Setidaknya terdapat 41 lembaga yang telah dihapuskan sejak 2014-2020. Termasuk pada dalamnya penghapusan 18 lembaga sebab pemerintah pada Senin (20/7). Kebijaksanaan ini jelas direspons positif klub yang jengah dengan serapan taksiran besar dari lembaga. Perampingan kendati diapresiasi sebagai solusi jitu buat menopang stabilitas perekonomian, sekaligus buat kembali mengarahkan kendali kapal tadbir menurut tata kelola yang molek.

Sesungguhnya penulis agak terganggu dengan mula munculnya isu ini. Jika ditelisik lebih dalam, isu efisiensi taksiran bukanlah isu utama yang seharusnya muncul. Ketika lembaga negara dianggap gemuk, dan kemudian kebijakan downsizing dan downscoping digemakan sebagai solusi, maka isu utama yang lebih tepat ialah isu reformasi birokrasi. Seharusnya, kecendekiaan ini lebih pada upaya menciptakan kelembagaan yang miskin struktur & kaya fungsi, tata laksana yang sesuai kebutuhan publik dan pengukuhan sumber daya manusia aparatur patuh prinsip meritokrasi. Sayangnya, isu reformasi birokrasi ini hanya dijadikan sebagai pelengkap dari kebijakan PEN.

Perencanaan yang gagal
 
“ He who fails to plan is planning to fail ”. Sepenggal pernyataan Winston Churchill yang elementer ini dapat merefleksikan kondisi sebab urgensinya perampingan lembaga. Di ujung inilah, secara prinsip pemerintah telah gagal untuk memastikan bahwa institusi yang sudah dibentuk dan digelontorkan anggaran tahunan ini untuk mampu menunjukan performanya.  

Idealnya, ketika negeri mengeluarkan produk hukum untuk melegitimasi sebuah lembaga, maka di dalamnya terkandung sebab bahwa pemerintah telah merencanakan dan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis dan yuridis akan pentingnya dibentuk lembaga tersebut. Di sinilah peran pemerintah untuk memastikan akibat bahwa lembaga tersebut akan sanggup menjalankan program prioritas yang terukur dan tidak akan tergerus oleh zaman.  

Logika sebab akibat tersebut terasa luntur ketika pemerintah menggentingkan lembaga karena dianggap tidak perform. Ini menciptakan makna baru kalau pemerintah kurang cermat dalam menyikapi isu reformasi birokrasi, dan belum dapat menyerap kebutuhan masyarakat dan urusan prioritas pembangunan. Ini berguna bahwa pertimbangan pemerintah untuk menggentingkan lembaga bukanlah prestasi, namun cenderung bergerak mundur karena menghilangkan urgensi dari lembaga yang pernah diciptakan. Anggaran yang sudah terlanjur dikeluarkan pun serasa menjadi ‘sangat boros’ karena sudah sekian tahun dimanfaatkan, namun dengan simpulan akhir berupa performa lembaga yang tidak optimal.  

Grand design kelembagaan 

Miniatur dari pola pembentukan sebuah lembaga sebenarnya dapat diadopsi dari pengerjaan di dunia kampus. Ketika suatu fakultas mengusulkan pendirian program menuntut (prodi) baru, berkas yang harus tersedia adalah rencana strategis dengan mencantumkan dan memproyeksikan keberadaan prodi tersebut. Ini adalah bukti kalau mendirikan lembaga baru haruslah secara rencana dan terukur jumlahnya, sekaligus menjadi peta jalan untuk membuktikan keseriusan anggarannya.

Pola ini sepertinya belum nampak dalam perencanaan dan pembentukan lembaga di Indonesia, baik kementerian, lembaga pemerintah non kementerian maupun lembaga non struktural. Dalam praktiknya, pola pembentukan dan penghapusan lembaga masih berada di dalam ruang politis yang menghilangkan makna urgensi keberadaan kelembagaannya. Dampaknya adalah, kala muncul permasalahan baru, sifat reaktif dari pemerintah akan serta merta menjustifikasi pembentukan lembaga tersebut tanpa kajian yang mendalam.  

Jika perihal ini tidak berubah (siapa kendati pemimpin negaranya), faktor subyektivitas hendak lebih dominan dalam menentukan pendirian dan penghapusan lembaga tersebut. Pembiaran ini semakin memperteguh ego sektoral antar lembaga dan menciptakan program lintas kementerian/lembaga yang tumpang-tindih. Kuncinya adalah grand design kelembagaan.  

Pemerintah harus berani mengintegrasikan seluruh urusan kelembagaan sesuai tujuan dan sasaran pembentukannya. Di sinilah kapal besar birokrasi diatur dan diurus oleh negeri, kemudian dibentuk dan dirampingkan berbasis pada urusan dan program preferensi negara. Pola hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan dan pengawasan dijadikan jadi daya ikat untuk menciptakan sinergisme hubungan koordinasi antarlembaga yang berbasis urusan. Daya ikat inilah yang nantinya dapat menciptakan kelembagaan serta birokrasi yang fleksibel dan adaptabel. Jika sinergisme ini terjadi, ‘kapal ramping dan lincah’ akan menjelma kenyataan.