Perjamuan Pernikahan Dipertimbangkan Buka, Wagub: Langgeng Ada Sanksi

PENGANTARA Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan mempertimbangkan untuk menyetujui sektor resepsi pernikahan untuk dibuka pada masa PSBB Transisi.

Namun, wajar diingat bahwa setiap pengelola perjamuan harus betul-betul menjalankan protokol kesehatan. Pihaknya menyiapkan sanksi tegas untuk penyelenggara yang tidak disiplin.  

Baca juga:   Supaya Prokes Terjaga, Wagub Sarankan Warga Resepsi di Balai Warga

Sanksi denda sampai denda progresif menurut Ariza tidak segan diberikan kepada penyelenggara yang nakal melanggar berulang-ulang.

“Ya, kan ada sanksi. Nanti diatur pergubnya, ada sanksi progresif Pergub 79/2020. Kemarin Senin, 19 Oktober DPRD DKI sudah mengesahkan satu regulasi baru yakni perda Covid-19. Kita sudah memiliki satu perda baru yang menjadi landasan yang cantik dan yang kuat untuk melindungi semuanya, ” jelasnya.

Untuk memastikan tiap-tiap penyelenggaraan resepsi pernikahan berjalan disiplin, mantan anggota DPR RI tersebut menyebut akan ada petugas jalan Satpol PP maupun jajaran amtenar di kelurahan yang akan meneliti.

“Kita ada banyak aparat Satpol PP dan dibantu TNI dan Polri untuk mengawasi, ” tegasnya. (OL-6)