Manifestasi Oligarki Diyakini Menguat pada Pilkada 2020

PRAKTIK oligraki dapat mencederai demokrasi dan mudarat masyarakat. Pada pemilihan kepala wilayah (pilkada), mereka yang punya kewenangan dan modal besar dapat menjelma sponsor calon kepala daerah.   Sehingga mereka yang terpilih dalam kontestasi cenderung mengambil kebijakan yang hanya menguntungkan para elit tersebut dan mengabaikan hak asasi pribadi (HAM).  

Demikian hal yang muncul dalam webbinar bertajuk “Oligarki di dalam Pilkada 2020” yang digelar oleh Komisi Nasional Hak Asasi Bani adam (Komnas HAM) di Jakarta, dalam Rabu (29/7).

“Proses politik yang dipengaruhi oleh praktik akan menghasilkan orang yang bekerja untuk para elit (oligarkhi). Hasilnya, akan ada pengabaian HAM masyarakat, ” ujar Pemangku Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Awak Pembentukan Paripurna Pemantauan Pemilu 2020 Daerah Hairansyah mengatakan Komnas PEDOMAN menerima banyak laporan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan pemerintah kawasan seperti kasus konflik agraria, pengusaan sumber daya alamn dan dunia hidup, pengabaian hak masyarakat kebiasaan, dan perburuhan.

Menurutnya, proses pemilihan tepat kepala daerah sangat menentukan penegakan HAM. Oleh karena itu, pada daerah yang ada harus memiliki legitimasi yang kuat dari masyarajat dan kecenderungan berpihak pada penegakan HAM.

Direktur Eksekutif Yayasan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang juga menjadi panelis di diskusi itu menjelaskan oligarki bakal semakin subur pada pilkada 2020. Pasalnya, pada masa pandemi Covid-19, pencalonan kepala daerah makin elitis dan tertutup. Selain itu aktvitas partai dikelola jauh dari metode demokratis yang terbuka.

“Tiba-tiba kita disodorkan calon si A, si B, ada yang berposisi masih jadi sekretaris daerah, ” imbuhnya.

Menurutnya tersedia sejumlah hal yang berkontribusi mendirikan regulasi semakin subur antara asing regulasi yang didesain untuk lebih mempermudah masuknya oligarki seperti ambang batas pencalonan kepala daerah makin tinggi. Di sisi lain, calon syarat perseorangan semakin berat dan mahal

Lalu, adanya eksklusivitas rekrutmen, yang mana pengambilan keputusan untuk pencalonan kepala daerah ditentukan oleh segelintir orang di partai politik, dan penegakan hukum pilkada yang lemah.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor, pada kesempatan yang sama mengatakan biaya politik yang mahal untuk menjadi calon kepala daerah antara lain biaya dukungan dari partai atau beli perahu, konsolidasi, dan pemenangan.

“Tidak heran menjadi bupati dan wali kota membutuhkan Rp20-30 miliar, ” ucapnya.

Selain itu, politik kekayaan seperti vote buying (jual-beli) perkataan, serangan fajar, termasuk mengebom utama wilayah dengan kekuatan uang selalu kerap terjadi saat pilkada. Sehingga, modus paktik oligraki terjadi pada hampir semua proses politik.

Pengamat Kebijakan dan Kebijakan Publik UNISKA Banjarmasin, Kalimantan Selatan Muhammad Uhaib As’ad, pada kesempatan itu menyampaikan manifestasi oligarki terjadi di banyak wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Kalimantan.  

Ia mengungkapkan pengusaha yang punya kepentingan atas sumber gaya alam atau izin usaha tambang dan konsesi perkebunan, menjadi sponsor dalam kontestasi politik lokal. Kekayaan, tuturnya, sangat dominan dalam metode demokrasi. Adapun kepala daerah yang terpilih dari modal politik para elit oligarki, mengembalikan uang tersebut.

“Maka terjadi perselingkungan antara pengusaha dan kepala daerah. Baru-baru ini Bupati Kutai, Kalimantan Timur, terciduk Bayaran Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat ada proses transaksional sebelum pilkada jadi sumber daya alam menjadi sandar, ” tukasnya. (OL-6)