KPK Susun Perkom untuk Ubah Status ASN

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membuat sistem komisi (perkom) terkait pengalihan personel menjadi aparatur sipil negara (ASN). Perkom tidak akan mensyaratkan uji kompetensi dan batas usia.

“Saat tersebut di internal KPK masih di proses dan pembahasan penyusunan perkom yang dimaksud dengan melibatkan berbagai pihak di internal KPK, termasuk perwakilan pegawai, ” kata Komisioner KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers secara daring, kemarin.

Alex membaca pegawai tetap KPK akan menjadi ASN, sedangkan pegawai tidak tetap diubah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Namun, tersebut akan diupayakan untuk menjadi ASN.

“Dengan demikian, pegawai KPK terdiri atas ASN, P3K, dan ASN dengan dipekerjakan, ” ucap Alex.

Alex meneruskan ketentuan alih status itu tak mengikuti ketentuan normatif proses tes seleksi ASN, termasuk batas usia. “Jadi, rekrutmen awal ASN ada batas usia 35 tahun, tetapi itu peraturan pemerintah, alih kedudukan dari pegawai KPK menjadi ASN itu bukan rekrutmen, ” jelas dia.

Pegawai KPK yang telah beranjak status menjadi ASN akan diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak tinggi aturan itu, kata dia, masih dibahas Biro SDM dan Biro Renkeu KPK mengenai rancangan perpres tentang besaran gaji pegawai KPK.

Alex menuturkan pihaknya juga telah berjalan sama dengan Lembaga Administrasi Negeri (LAN) terkait peningkatan kapabilitas pegawai KPK melalui pendidikan dan pelatihan. Sementara terkait organisasi dan peraturan kerja, KPK masih dalam jalan harmonisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peralihan pegawai KPK menjadi ASN imbas sejak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tarikh 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 1 ayat (6) menyuarakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Sementara itu, Wakil Pemimpin DPR Azis Syamsudin meminta pimpinan KPK mengevaluasi lembaganya karena banyak karyawan KPK yang mengundurkan diri. “Yang tahu persis ialah pimpinan KPK. Saya memberi apresiasi serta memberi waktu kepada pimpinan KPK sekarang untuk melakukan evaluasi kemudian juga melakukan hal-hal untuk hajat bangsa dan negara, ” ujarnya, kemarin.

Menurut Aziz, KPK memiliki telaah strength, weakness, oppor tunities, serta threats (SWOT) sebagai parameter jadi harus dilihat secara komprehensif dalil keluarnya karyawan KPK. (Cah/Sru/P-5)