Konsekuensi Penerapan Kebijakan PSBB Jilid 2 DKI Jakarta

MESKI diwarnai protes dari berbagai bagian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap keukeuh pada keputusan mereka. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan untuk menarik rem gawat, yakni kembali menerapkan kebijakan PSBB seperti awal pandemi covid-19 menghajar masyarakat Ibu Kota.

Mulai 14 September mendatang, kebijakan PSBB kembali mau dilaksanakan dan berlaku di semua kawasan DKI Jakarta. Konsekuensi diberlakukannya kebijakan PSBB ini, seluruh daya perkantoran ditiadakan, kecuali hanya buat aktivitas yang termasuk esensial, seolah-olah kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi, pangan, kesehatan, pemindahan, logistik, dan jasa utilitas.

Masyarakat diimbau untuk tinggal dan mengerjakan banyak hal di rumah. Gubernur DKI Jakarta sendiri telah meminta agar umum tidak melakukan kegiatan publik di luar rumah, seperti pengumpulan massa, kerumunan, dan acara pertemuan lain. Mengingat potensi besar penyebaran covid-19 salah satunya berasal dari pekerjaan kerumunan, Pemprov DKI Jakarta secara tegas akan melarang semua bentuk kegiatan yang mendatangkan kerumunan.

Problematis

Bagi Pemprov DKI Jakarta, kesimpulan untuk menerapkan kebijakan PSBB bagian 2 sesungguhnya ialah hal yang dilematis. Di satu sisi, negeri sadar bahwa membiarkan aktivitas umum kembali marak akan membuat ancaman penyebaran covid-19 menjadi makin menggembung. Namun, di sisi yang lain, memberlakukan kembali kebijakan PSBB niscaya akan membuat geliat aktivitas perekonomian yang pelan-pelan bangkit menjadi ambruk kembali.

Seperti dilaporkan, jumlah kasus tentu covid-19 di DKI Jakarta sudah mencapai 48. 811 pasien atau sekitar 24% dari total kejadian nasional yang telah mencapai 203. 342 pasien. Positivity rate pada DKI Jakarta, atau perbandingan jumlah orang positif covid-19 dengan dengan dites juga sudah mencapai 13, 2%– yang berarti telah melebihi ambang batas aman yang ditetapkan WHO sebesar 10%.

Warga masyarakat dengan terindikasi terkena covid-19 yang dirawat di rumah sakit (RS) diprediksi juga akan terus meningkat serta membuat daya tampung RS lengkap dalam waktu tidak lebih dibanding sepekan. Bisa dibayangkan jika laju kenaikan korban covid-19 terus beranjak, sementara daya tampung RS langgeng, bisa diprediksi, tingkat kematian anak obat covid-19 justru akan naik.

Memberi kebebasan masyarakat kembali beraktivitas secara lazim asalkan memenuhi protokol kesehatan, semasa ini dipilih dengan harapan upaya mencegah meluasnya covid-19 dan upaya memberdayakan kembali aktivitas ekonomi klub berjalan berseiringan. Namun, ketika masih banyak warga masyarakat yang menyalahi protokol kesehatan, tidak ada alternatif lain yang bisa diambil Pemprov DKI Jakarta.

Seberapa pun intens & kuat aktivitas perekonomian pulih, kalau penyebaran covid-19 tetap masif & bahkan makin menggila, hasilnya niscaya akan sia-sia. Cara pandang kaya inilah yang membuat Gubernur DKI Jakarta akhirnya memilih opsi menetapkan kembali kebijakan PSBB. Plus-minus dibanding dampak pemberlakuan kebijakan PSBB tetap sudah dikalkulasi dan keputusan itu tampaknya dipandang sebagai keputusan utama dari sekian banyak alternatif membatalkan lain yang tersedia. Benarkah demikian?

Kuncinya

Keputusan Gubernur DKI Jakarta memberlakukan kembali kebijakan PSBB nyata bukan tanpa risiko. Seperti diingatkan Borio (2020), di sebuah negara yang menutup kembali aktivitas perekonomian karena covid-19, yang dihadapi tidak hanya ancaman banyak usaha mau kolaps- -yang melahirkan peningkatan target PHK dan pengangguran. Namun, dengan paling parah ialah dampaknya pada kemungkinan terjadinya resesi di Nusantara.

Perihal perekonomian DKI Jakarta sendiri pada kuartal II 2020 telah berkontraksi 8, 22%. Sementara itu, untuk perekonomian nasional, telah berkontraksi sejumlah 5, 32%. Dengan pemberlakuan kebijakan PSBB jilid 2, bisa diperkirakan kontraksi perekonomian yang terjadi hendak makin dalam: pertumbuhan ekonomi benar mungkin minus karena konsumsi rumah tangga yang terganggu.

Berbeda dengan kebijakan PSBB jilid 1 ketika beberapa besar pelaku ekonomi masih mempunyai tabungan dan modal yang pas untuk menutupi kebutuhan selama periode pandemi covid-19, saat ini secara pemberlakuan kebijakan PSBB jilid 2, daya tahan dan penyangga ekonomi yang dimiliki pelaku ekonomi sudah nyaris habis.

Sisa-sisa modal dan dana yang dimiliki niscaya tidak akan mencukupi kebutuhan hidup dan kelangsungan usaha yang mereka tekuni. Pada titik ini, proses pendalam an kemiskinan dan kebangkrutan kembali negeri usaha niscaya hanya tinggal menghitung hari.

Untuk mencegah agar efek kebijakan PSBB jilid 2 tidak memacu terjadinya resesi dan proses pengkajian kemiskinan, kini yang bisa dikerjakan hanyalah kebijakan tarik-ulur.

Keputusan DKI Jakarta memberlakukan kebijakan PSBB jilid 2 seyogianya tidak harus ditetapkan kaku selama dua minggu. Evaluasi efek kebijakan ini perlu dilakukan di hitungan hari sehingga dalam tempo yang tidak terlalu lama, kecendekiaan ini bisa dicabut dan diberlakukan kebijakan yang lebih lunak.

Kunci untuk mencegah agar masyarakat tidak bahkan terpuruk sekarang ini ialah di peran dan keterlibatan proaktif bangsa (DKI Jakarta) itu sendiri dalam penerapan protokol kesehatan (Nicola et al., 2020). Jika rentang masa menunggu vaksin anticovid-19 diproduksi kira-kira Januari 2021, ada waktu tiga bulan yang perlu dipastikan menghalangi agar penyebaran covid-19 tidak kian meluas.

Melakukan sosialisasi dan menggugah kesadaran masyarakat yang dikombinasikan dengan penjagaan yang ketat ialah dua kejadian yang harus dikembangkan secara paralel, mencegah ruang gerak virus covid-19 agar tidak makin menggila.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, tidak seluruh yang dilakukan harus langkah yang benar-benar ideal. Peran peneliti dan perguruan tinggi yang terus mencari menghasilkan obat dan vaksin anti covid-19 ialah bagian dari cara untuk mencegah bangsa ini tidak digerus resesi.