Kewajiban pada Ekonomi Digital

PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo dinilai mulai menunjukkan komitmen dalam cara membangun ekonomi digital di Negara.

Executive Director Indonesia Services Dialogue (ISD) Devi Ariyani dalam diskusi daring, kemarin, menyebut upaya pemerintah menyusun roadmap untuk membangun ekonomi menetapkan diapresiasi karena pengembangan ekonomi digital perlu mengoordinasikan banyak sektor. “Pemerintah saat ini komit terhadap kelanjutan digital, UMKM, juga perkembangan ekonomi digital. Kami juga appreciate sebab pemerintah juga membangun digital roadmap untuk ekonomi digital, ” katanya.

Sekalipun demikian, karena ranah ekonomi digital yang luas, Devi menilai evaluasi dalam periode setahun belakangan masih terlalu dini.

Policy Analist ISD M Syarif Hidayatullah menuturkan, pada simpulan 2019 pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dinilai menyelenggarakan lompatan besar dengan menelurkan dua peraturan pemerintah (PP), yaitu PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Dari aturan itu terlihat bahwa pemerintah punya komitmen mendorong Nusantara harus masuk global value chain (rantai pasok global) ekonomi digital sehingga pemerintah menurunkan restriksi serta mendorong UMKM berpentas di tingkat global, ” jelasnya.

Namun, meski niatnya baik, Syarif menilai perlu ada perincian lanjutan peraturan melalui patokan turunannya. Pasalnya, PP 71/2019 yang diterbitkan setahun lalu itu had kini belum juga membuahkan hukum turunan. “Pelaku usaha masih wait and see apa aturan tersebut mengikuti PP yang sudah diterbitkan. Jadi kita masih akan melihat aturannya seperti apa, ” pungkas Syaris.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperhitungkan potensi ekonomi digital Indonesia dalam 2025 mencapai US$133 miliar.

Pada 2019, ekonomi digital Indonesia sudah menjelma yang terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai US$40 miliar ataupun setara Rp588 triliun. (Try/Ant/E-1)