Jaksa Tegaskan Tolak PK Joko Tjandra Diteruskan ke MA

PENGADILAN Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan untuk meneruskan susunan Persidangan Peninjauan Kembali (PK) buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Tjandra ke Majelis hukum Agung (MA). Menanggapi hal itu, Jaksa Penuntut Umum menyatakan penolakan terkait sikap Majelis Hakim yang dipimpin oleh Nazar Effriandi.

“Apabila urusan dilanjutkan ke Mahkamah Agung ana keberatan dan tidak akan tanda tangan BAP dan mohon untuk dibuat berita acara penolakan, ” sirih Jaksa Ridwan Ismawanta dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/7).

Ditemui pasca sidang, Ridwan menjelaskan alasan pihaknya menolak mengesahkan berkas acara persidangan. Pihaknya berpaut pada Pasal 265 ayat (2) KUHAP, Surat Edaran Mahkamah Gede (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 dan SEMA nomor 4 tahun 2016. Karena aturan tersebut memandang terpidana atau ahli waris yang mengajukan PK hadir dalam persidangan.

“Persidangan hari ini yang jelas awak Jaksa menolak menandatangani berita urusan terakhir karena jelas sikap kita sidang PK sesuai SEMA Bagian 1 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 tahun 2016 menyatakan kewajiban terpidana harus hadir. Jika tidak hadir, harus ditolak. Tapi ternyata di berita acara persidangan tadi terungkap tertulis satu klausul akan diteruskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang ana tolak, makanya kami menolak bukti tangan berita acara persidangan, ” tutur Jaksa.

Baca juga: Soal Joko Tjandra, Polri: Kemungkinan Ada Tersangka Lain

Ridwan melanjutkan, pihak kejaksaan menilai seharusnya sejak awal PN Jaksel tidak menerima permohonan PK tersebut, sebab Joko Tjandra tak pernah hadiri persidangan PK yang ia olok-olokan.

“Ada klausul yang menyatakan perkara tersebut akan diteruskan sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Artinya kan bisa selalu dikirim ke MA oleh PN. Kita juga kan tahu, minus kehadiran terpidana, harusnya ditolak, ” katanya.

Di dalan persidangan, Ketua Perhimpunan Hakim, Nazar Effriadi menjelaskan dalam penanganan perkara PK, pengadilan level pertama tidak dapat memutuskan kejadian tersebut. Oleh karenanya, majelis cuma dapat menyampaikan pendapat yang ditata dalam berkas perkara untuk diteruskan ke MA. (OL-4)