Jaksa Pinangki Didakwa Terima Suap US$500 Ribu dan Pencucian Uang

JAKSA Pinangki Sirna Malasari menjalani sidang perdana di Mahkamah Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (23/9). Dalam sidang perdana itu, Pinangki didakwa menerima suap US$500 ribu dari Joko Soegiarto Tjandra terkait pengurusan fatwa hukum di Mahkamah Agung (MA).

“Terdakwa telah menerima mas uang atau janji berupa kekayaan sebesar US$500 ribu dari sebesar US$1 juta yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra sebagai fee dengan maksud supaya pegawai negeri ataupun penyelenggara tersebut berbuat atau tak berbuat sesuatu dalam jabatannya, ” kata jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya.

Uang suap yang diterima Pinangki, imbuh jaksa, ditujukan buat mengurus fatwa MA agar pidana Joko Tjandra terkait perkara pemberian hak tagih Bank Bali tidak dieksekusi.

Baca juga: LPSK Minta Tersangka Kasus Joko Tjandra Jadi Saksi Pelaku

Upaya pengurusan fatwa itu agar Joko Tjandra yang berada di luar jati bisa kembali ke Tanah Air tanpa menjalani kurungan.

Awal upaya pengurusan fatwa itu, menurut jaksa, terjadi pada September 2019. Pinangki berhubungan advokat Anita Kolopaking bertemu dengan Rahmat sebagai orang yang bisa mengakses Joko Tjandra.

Dalam pertemuan itu, dibicarakan rencana fatwa untuk Joko Tjandra. Rahmat kemudian menjadi jembatan Pinangki untuk bisa bertemu Joko Tjandra.

Jaksa membeberkan pertemuan pertama Pinangki dengan Joko Tjandra terjadi di dalam 12 November 2019 di Malaysia. Kepada Joko Tjandra, Pinangki membuktikan bisa mengurus persoalan perkara benar tagih Bank Bali itu biar tidak dieksekusi.

“Terdakwa (Pinangki) memperkenalkan muncul sebagai jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu mengurusi upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra. Terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa bisa mengurus PK (Peninjauan Kembali) Joko Tjandra, ” kata jaksa.

Demi melancarkan rencana itu, Joko Tjandra menodong Pinangki menyiapkan action plan serta membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum dirinya terkait kasus Bank Bali.

Joko Tjandra kemudian memberikan US$500 ribu sebagai kekayaan muka (DP) ke Pinangki menggunakan adik iparnya yang bernama Herriyadi. Perantara uang dari Joko Tjandra itu yakni Andi Irfan Hebat.

Uang tersebut kemudian juga diteruskan US$50 ribu untuk Anita Kolopaking. Namun, jaksa penuntut umum menyebutkan kesepakatan untuk mengurus fatwa itu tidak terlaksana. Joko Tjandra disebut membatalkannya pada Desember 2019.

“Atas kesepakatan sama dengan dalam action plan tersebut tak ada satu pun yang terlaksana padahal Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan down payment, ” ujar jaksa penuntut.

Dalam perkara itu, Pinangki didakwa Pinangki melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Peraturan Nomor 31 Tahun 1999 sama dengan telah diubah dengan Undang-Undang Cetakan 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Tak hanya itu, Pinangki juga didakwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Kekayaan. Jaksa menyebutkan uang diduga datang dari Joko Tjandra itu dipergunakan untuk membeli mobil BMW X-5, menyewa dua apartemen mewah di Jakarta Selatan, pembayaran kartu nilai, hingga membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat. Total pencucian kekayaan yang didakwakan sebesar US$444. 900 atau setara Rp6. 219. 380. 900. (OL-1)