Iuran BPJS tengah Dikaji

PEMERINTAH tengah menyiapkan penyusunan besaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Baik (BPJS) Kesehatan yang berbasis keinginan dasar kesehatan (KDK). Penyesuaian iuran itu mengacu ke Peraturan Presiden 64 Tahun 2020 atas laba Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbasis kelas standar dan KDK.

Rencana pokok tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, kemarin. “Adanya amanat dalam perpres mengenai peninjauan ulang iuran JKN, rawat inap kelas standar, (menimbulkan) konsekuensinya pada perubahan besaran iuran, ” kata Terawan.

Ia menyebut penyesuaian iuran BPJS Kesehatan melalui pertimbangan banyak pihak, termasuk Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Sebab itu, penetapan iuran pertama mau menggunakan metode aktuaria yang di dalam 2021 nanti akan diadakan tes publik terlebih dahulu.

“Penyusunan iuran JKN dalam rangka penyesuaian iuran dikoordinasi oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional, dengan mempertimbangkan masukan dari Departemen Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan, ” jelasnya.

Terawan menambahkan, sejenis juga adanya pertimbangan pemenuhan keinginan dasar kesehatan, rawat inap posisi standar, kemampuan membayar dari pengikut, dan inflasi kesehatan, termasuk perubahan tata kelola program JKN. “Dasar penentuan manfaat berbasis kebutuhan pokok kesehatan yang tidak dijamin JKN kemudian akan disesuaikan dengan Urusan 52 Perpres 82 Tahun 2018, ” lanjutnya.

Terawan mengakui rencana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan masih pada tahap awal. Itu termasuk merancang pemodelan perhitungan iuran dengan rencana berbagai kebijakan.

“Sedang disiapkan permodelan perkiraan iuran dengan menggunakan data utilisasi dan data cost dari BPJS Kesehatan dan mempertimbangkan proyeksi & asumsi berbagai kebijakan yang diimplementasikan, ” terangnya.

Selain itu, dasar penentuan manfaat ditentukan berdasarkan pola epidemiologi atau penyakit yang ada dalam wilayah Indonesia. Itu ditambah siklus hidup, pelayanan kesehatan yang diperlukan sesuai kelompok usia, atau jenis kelamin.

Kelas standar

Terawan menjelaskan konsep status standar yang akan diterapkan dibagi menjadi dua kelas, yakni posisi penerima bantuan iuran (PBI) dan non-PBI. Untuk kelas PBI, pada tempat rawat inap akan disediakan maksimal enam tempat tidur, sedangkan non-PBI hanya disediakan maksimal empat ranjang.

Pada kesempatan yang sama, Pemimpin DJSN Tubagus Achmad Choesni mengklaim mayoritas rumah sakit telah putus dengan kebijakan kelas standar tersebut. Hanya saja, diakui, masih ada rumah sakit yang belum putus karena masalah keterbatasan infrastruktur.

Untuk diketahui, peninjauan ulang besaran iuran JKN sesuai dengan amanat Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan dilakukan di dalam dua tahun sekali. Jadi, berdasarkan Perpres 64/2020 yang terbit, setelah kenaikan iuran sempat dianulir tetapi kembali berlaku, penerapan kelas penopang memungkinkan dilakukan pada 2022. (H-1)