ICW Pertanyakan Komitmen Jokowi Terkait Pemberantasan Korupsi

INDONESIA Corruption Watch (ICW) mempertanyakan komitmen Kepala Joko Widodo dalam urusan pemberantasan korupsi. Hal itu menanggapi lektur kenegaraan Presiden yang menyatakan negeri tak main-main dalam memberantas manipulasi.

“ICW cukup tercengang dan kaget mengikuti pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR yang mengatakan negeri tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi, ” kata penyelidik ICW Kurnia Ramadhana, Jumat (14/8).

ICW menyebut sejumlah peristiwa beberapa waktu belakangan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah pada upaya pemberantasan korupsi. ICW membincangkan pemilihan Ketua KPK periode terakhir, adanya pemberian grasi kepada narapidana koruptor, penuntasan kasus penyiraman minuman keras kepada Novel Baswedan.

ICW selalu mengungkit revisi undang-undang KPK yang dinilai melemahkan komisi antirasuah. Harapan yang sempat diungkapkan Presiden untuk membuat Perppu mengenai revisi UNDANG-UNDANG KPK, ungkap Kurnia, juga tidak direalisasikan Presiden.

“Narasi janji yang sempat diucapkan Presiden terkait dengan Perppu KPK pun faktanya hanya omong kosong belaka, ” ujar Kurnia.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Tak Main-Main dengan Pemberantasan Korupsi

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah mendalam dalam upaya pemberantasan korupsi. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Presiden juga mengatakan upaya pemberantasan korupsi kini dilakukan dengan meningkatkan pencegahan pembenahan tata kelola.

Hal tersebut disampaikannya dalam pidatonya pada Sesi Tahunan MPR dan Sidang Beserta DPR dan DPD 2020, pada Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

“Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, ” ucap Presiden.

Presiden mengatakan ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pelajaran yang kondusif.

Namun, fleksibilitas yang agung dan birokrasi yang sederhana tak bisa dipertukarkan dengan kepastian dasar, antikorupsi, dan demokrasi.

“Semua kebijakan kudu mengedepankan ramah lingkungan dan pelestarian HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan, ” ujarnya. (P-5)