ICW Eksaminasi Putusan Lepas Terdakwa Urusan BLBI

INDONESIA Corruption Watch (ICW) meluncurkan eksaminasi atas putusan lepas di tingkat kasasi terhadap terdakwa kasus dugaan manipulasi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Temenggung sendiri merupakan bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang menerbitkan SKL kepada obligor Bank Dagang Nasional Indonesia, yakni Syamsul Nursalim.

KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam urusan tersebut. Selain Temenggung dan Syamsul, tersangka lainnya adalah istri Syamsul, yakni Itjih Nursalim. Kasus tersebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp4, 58 triliun.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa perkara itu menarik perhatian publik. Selain merugikan keuangan negara yang cukup gede, ada juga perdebatan mengenai rumpun perkara.

“Kita ketahui bersama ketua molek saat itu mengatakan ini hadir dalam rumpun hukum pidana, akan tetapi dua majelis hakim lainnya, tersedia satu mengatakan masuk dalam rangkaian perdata, dan satu masuk di dalam rumpun administrasi, ” kata Kurnia dalam diskusi daring yang digelar ICW, Sabtu (26/9).

Selain itu, Syamsul Rakan Chaniago, hakim ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dalam perkara tersebut juga tersandung urusan ketika terbukti bertemu dengan Ahmad Yani, kuasa hukum Temenggung sebelum pembacaan putusan di bulan Juni 2019.

“Sehingga Pak Syamsul diberikan hukuman non-palu selama enam bulan sebab Badan Pengawas Mahkamah Agung, ” ujar Kurnia.

Dalam eksaminasi ini, ICW menunjuk tiga orang sebagai eksaminator. Ketiganya berasal dari disiplin yang sama, yakni hukum, namun dengan spesialisasi yang berbeda. Mereka adalah Budi Prastowo (pengajar hukum pidana Universitas Parahyangan), Oce Madril (pengajar patokan administrasi negara Universitas Gadjah Mada), dan Hendronoto Soesabdo (advokat asas perdata).

Sebelumnya pada Juli 2019, Majelis hukum Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Temenggung. Melalui keputusan itu, Tumenggung dibebaskan dari segala syarat.

Hal itu dinilai janggal oleh Kurnia karena terdapat disparitas yang gembung jika dibandingkan dengan putusan dalam tingkat pertama, yakni Pengadilan Tipikor maupun di tingkat banding.

“Temenggung tersebut di tingkat pertama divonis 13 tahun penjara, banding diperberat menjelma 15 tahun, dan bahkan masa itu sempat mengajukan praperadilan dan praperadilan tersebut ditolak, ” tandas Kurnia. (OL-4)